JAKARTA, 16 Oktober 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan penting mengenai kebijakan manajemen di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sebuah kesempatan, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa ia mengizinkan bahkan mendorong warga negara asing (WNA) untuk memimpin BUMN tertentu, menegaskan bahwa posisi direktur utama (Dirut) tidak harus selalu diisi oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mendatangkan talenta terbaik dunia guna meningkatkan daya saing dan standar profesionalisme BUMN di kancah global.
Alasan Pengangkatan Talenta Global
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional besar.
- Peningkatan Kualitas dan Transfer of Knowledge: Dengan mendatangkan WNA yang memiliki rekam jejak kepemimpinan global di sektornya, diharapkan terjadi transfer pengetahuan ( transfer of knowledge) dan standar manajemen internasional yang akan meningkatkan kualitas seluruh ekosistem BUMN.
- Keunggulan Sektoral Khusus: Kebijakan ini akan difokuskan pada BUMN di sektor-sektor yang sangat spesifik dan membutuhkan keahlian global tingkat tinggi, seperti teknologi canggih, energi terbarukan, atau keuangan digital.
- Mengutamakan Kompetensi: Prabowo menekankan bahwa kompetensi dan profesionalisme harus menjadi kriteria utama, tanpa memandang kewarganegaraan. Tujuannya adalah memastikan BUMN dipimpin oleh orang terbaik yang mampu menghasilkan keuntungan maksimal bagi negara.
Respons dan Pro Kontra
Keputusan ini diperkirakan akan memicu diskusi publik, mengingat posisi BUMN yang strategis sebagai aset negara.
- Dukungan: Pihak yang mendukung melihat ini sebagai langkah progresif dan pragmatis untuk memodernisasi BUMN serta mempercepat integrasi Indonesia ke dalam ekonomi global.
- Kekhawatiran: Sebagian pihak, terutama serikat pekerja BUMN dan politisi, mungkin menyuarakan kekhawatiran tentang isu kedaulatan ekonomi dan potensi hilangnya kesempatan bagi talenta lokal.
Namun, pemerintah diyakini akan menyiapkan regulasi yang ketat, termasuk batasan waktu dan persyaratan kinerja, untuk memastikan bahwa kepemimpinan WNA benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi BUMN dan Indonesia.
