Sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin, muncul sebuah langkah yang cukup mencolok dalam lanskap politik Indonesia: militer tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga ikut merangkul fungsi sosial dan ekonomi. Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan menayangkan iklan halaman penuh di Kompas yang menegaskan bahwa militer kini memposisikan diri sebagai institusi lintas sektor yang turut membantu program kesejahteraan sosial.
Iklan tersebut menekankan bahwa militer tidak lagi hanya menjaga kedaulatan negara, melainkan juga berperan dalam program seperti pengadaan makan gratis untuk siswa di sekolah. Para pengamat politik menyebut langkah ini sebagai cara pemerintah memperkuat legitimasi militer di ranah sipil.
Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa pergeseran ini bisa melemahkan pengawasan sipil terhadap militer dan mengikis batas antara kekuasaan sipil dan militer. “Yang dikhawatirkan adalah militer menjadi instrumen kebijakan publik secara langsung, bukan hanya sebagai aparatur pertahanan,” ujar seorang analis kebijakan.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari strategi integrasi nasional dan penanganan masalah sosial lewat pendekatan kolektif. Menteri Pertahanan menyebut bahwa peran baru militer sifatnya mendukung, bukan menggeser posisi lembaga sipil.
Dengan penggabungan fungsi ini, Indonesia menghadapi babak baru dalam struktur kekuasaan: apakah ini menjadi penguatan pemerintahan terdistribusi, atau justru mereduksi kontrol demokratis.
Sumber asli: Financial Times — Military advertises its bigger role as Prabowo reshapes Indonesia Financial Times
