Jakarta, 30 September 2025 — Permukiman padat penduduk kembali muncul sebagai salah satu faktor utama yang memperparah dampak kebakaran di Ibu Kota. Sebuah laporan menyebut bahwa akses sempit dan kurangnya fasilitas pemadaman kebakaran di lingkungan padat menjadi kendala besar bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dalam merespons api.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui bahwa meski sudah diterapkan program “1 RT, 1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)”, kenyataannya kebakaran di kawasan permukiman padat tetap sulit dihindarkan. Salah satu insiden terbaru di Kebon Baru, Tebet, menewaskan satu warga dan merusak lebih dari beberapa rumah karena api cepat meluas.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Kevin Wu, menyebut bahwa pemerintah provinsi belum memiliki langkah preventif dan infrastuktur yang cukup kuat untuk menghadapi risiko kebakaran di permukiman semacam itu. Permukiman padat penduduk di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, misalnya, menjadi salah satu yang paling rawan.
Selain itu, kebutuhan akan hidran yang tersebar merata dan akses mobil damkar yang lancar menjadi sorotan penting. Gelora infrastruktur dan fasilitas pemadam kebakaran belum merata ke daerah-daerah sempit atau gang sempit, sehingga ketika kebakaran terjadi, respon petugas menjadi terlambat.
Sebagai contoh, dalam kebakaran di Kapuk Muara sejumlah rumah semi permanen hangus terbakar, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi akibat kebakaran tersebut. Kondisi lokasi sangat padat, jalan akses sempit, dan banyak bangunan yang bertemu langsung satu sama lain memudahkan api menjalar cepat.
Pemerintah provinsi dipanggil untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk. Beberapa masukan publik antara lain menuntut peningkatan jumlah pos pemadam kebakaran di kelurahan, penyediaan hidran mandiri di titik-titik strategis, dan sosialisasi keselamatan kebakaran kepada warga agar potensi bahaya seperti korsleting listrik atau kebocoran gas bisa diminimalisir.
BPBD DKI Jakarta dan Gulkarmat juga diperkirakan akan memperkuat mitigasi awal dengan peta risiko kebakaran di tiap kelurahan, pelatihan tanggap darurat warga, serta standar bangunan yang lebih baik, khususnya di pemukiman yang dibangun secara tidak resmi atau dengan bahan mudah terbakar.
