Jakarta — Memasuki peringatan Hari TNI ke-80 dan 27 tahun Reformasi, berbagai pihak menyerukan agar TNI tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam ranah politik maupun bisnis.
Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) menyoroti meningkatnya keterlibatan TNI dalam urusan sipil dan ekonomi. Beberapa contoh yang dipersoalkan antara lain revisi cepat terhadap UU TNI, penambahan struktur teritorial, serta kegiatan TNI di sektor pertanian, peternakan, dan proyek infrastruktur sipil.
Langkah tersebut dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil, serta mengancam prinsip reformasi yang menegaskan supremasi sipil di atas militer. YLBHI menilai kebijakan seperti pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan kompi produksi dapat membuka celah bisnis militer yang bertentangan dengan semangat reformasi.
Organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menegakkan kembali batas tegas antara ranah sipil dan militer. Selain itu, DPR dan lembaga pengawas diharapkan lebih aktif memastikan TNI tidak melampaui mandat konstitusionalnya.
Momentum Hari TNI ini diharapkan menjadi refleksi agar militer tetap profesional, netral, dan berfokus pada tugas utamanya: menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.
