Intan Jaya – Situasi keamanan di Papua Tengah kembali memanas setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan menembak mati seorang pekerja sipil di Kabupaten Intan Jaya pada Rabu, 8 Oktober 2025. Korban, yang teridentifikasi sebagai Anselmus Arfin (25), adalah karyawan dari PT TJP yang bertugas dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.
Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 10.20 WIT di perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning. Saat itu, korban dan beberapa rekannya sedang melakukan pengukuran jalan menggunakan traktor. Tiba-tiba, terdengar satu kali letusan tembakan yang dilepaskan dari arah kiri jalan. Tembakan tersebut mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung.
Menghambat Pembangunan dan Mengancam Rasa Aman
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, mengutuk keras aksi brutal ini. Ia menegaskan bahwa penembakan terhadap pekerja sipil merupakan tindakan keji yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga secara langsung menghambat upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua.
“Negara tidak akan pernah mundur dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini. Korban adalah pekerja yang hanya ingin membangun masa depan Intan Jaya,” tegas Brigjen Faizal.
Rekan-rekan korban segera mengevakuasi Anselmus ke RSUD Sugapa, namun ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang parah.
Pengejaran Pelaku dan Peningkatan Keamanan
Satgas Operasi Damai Cartenz bersama TNI segera melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku yang diidentifikasi sebagai KKB pimpinan Daniel Aibon Kogoya.
Sebagai respons cepat, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menambahkan bahwa pengamanan di sekitar lokasi kejadian telah diperketat. Pasukan keamanan ditempatkan di sejumlah titik rawan dan patroli diperkuat untuk mencegah serangan serupa terulang kembali, terutama yang menargetkan proyek-proyek strategis nasional.
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan para pekerja sipil di daerah konflik dan menuntut sinergi yang lebih kuat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk melindungi mereka yang bertugas mewujudkan kesejahteraan di Papua.
